Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Sejarah

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) merupakan program sarjana (S1) yang telah terakreditasi Baik berdasarkan SK BAN-PT Nomor 4447/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 dan memberikan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) kepada lulusannya. Program Studi beralamat di Jl. Pendidikan No. 27, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dan dapat dihubungi melalui email pemerintahan@um-sorong.ac.id.

Visi

Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan yang Unggul dalam kajian Otonomi Khusus yang berlandaskan nilai-nilai Kemajuan dalam kancah Nasional

Misi

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berumutu untuk menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan yang unggul dan kompetitif.
Menyelenggarakan penelitian pada bidang ilmu pemerintahan yang berfokus pada kajian otonomi khusus dengan mempertimbangkan nilai-nilai islam.
Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berupa Advokasi hak-hak masyarakat dalam konteks otonomi khusus yang berlandaskan nilai-nilai islam.
Mengintegrasikan nilai-nilai islam dan kemuhammadiyaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik.

Tujuan

Melaksanakan program pendidikan sarjana, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, untuk menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang kompeten pada kajian otonomi khusus berdasarkan nilai-nilai Islam.
Menghasilkan riset-riset yang unggul dan inovatif dalam bidang kajian otonomi khusus yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pratek pemerintahan yang berlandasakan nilai-nilai Islam.
Meningkatkan keterlibatan dalam forum nasional dan mempromosikan prinsip-prinsip otonomi khusus berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai kontribusi terhadap perkembangan Pemerintahan yang adil dan berkeadilan.
Melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang memberikan solusi konkrit untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus berdasarkan nilai-nilai Islam.
Memfasilitasi studi mendalam mengenai ajaran islam dan pemikiran kemuhammadiyahan sebgai landasan utama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip otonomi khusus.

Profil Lulusan

Profil Lulusan	Pengetahuan yang harus dimiliki	Keterampilan yang harus dimiliki
Aparatur Negara	Menguasai administrasi publik, sistem pemerintahan, etika pelayanan, perencanaan pembangunan, pemberdayaan, dan hukum tata pemerintahan.	Mampu menyusun kebijakan, mengelola program publik, menjalin komunikasi lintas lembaga, dan mendorong partisipasi masyarakat secara etis dan efektif.
Konsultan Pemerintahan	Menguasai teori kebijakan, reformasi birokrasi, good governance, penyelesaian masalah sosial-pemerintahan, dan riset kebijakan berbasis bukti.	Mampu menganalisis masalah pemerintahan, memberikan rekomendasi, menyusun laporan, memfasilitasi diskusi, dan mendampingi aparatur dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Pegiat LSM / Aktivis	Memahami advokasi, hak sipil, gerakan sosial, kebijakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan analisis sosial-politik.	Mampu menyerap aspirasi, mengorganisasi komunitas, melakukan advokasi, menyusun policy brief, menjalin kemitraan, dan melaksanakan program sosial partisipatif.
Government Relation Officer	Menguasai kebijakan publik, hubungan pemerintah-swasta, komunikasi strategis, regulasi investasi, CSR, dan etika kelembagaan.	Mampu menganalisis kebijakan, memberi edukasi kepada perusahaan, membangun relasi kelembagaan, menyampaikan posisi strategis, dan melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan.

Sebaran Mata Kuliah

No	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	W/P	SKS
1	1	21WU99101	Al Islam dan Kemuhammadiyahan 1	W	2
2	1	21WU99105	Pancasila	W	2
3	1	21WI99101	Bahasa Inggris	W	2
4	1	21WI99105	Ilmu Alamiah Dasar	W	2
5	1	21WF01101	Pengantar Ilmu Administrasi Negara	W	2
6	1	21WF01104	Pengantar Antropologi	W	2
7	1	21WP12101	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	W	3
8	1	21WP12102	Sosiologi Pemerintahan	W	3
Total					18
9	2	21WU99202	Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2	W	2
10	2	21WU99206	Kewarganegaraan	W	2
11	2	21WF01205	Dasar-Dasar Logika	W	2
12	2	21WF01206	Pengantar Komputer	W	2
13	2	21WF01207	Sistem Hukum Indonesia	W	3
14	2	21WP12203	Studi Demokrasi	W	3
15	2	21WP12204	Teori-Teori Politik dan Pemerintahan	W	3
16	2	21WP12205	Pemerintahan Nasional	W	3
Total					20
17	3	21WU99303	Al Islam dan Kemuhammadiyahan 3	W	2
18	3	21WU99307	Bahasa Indonesia	W	2
19	3	21WF01308	Sistem Politik Indonesia	W	3
20	3	21WF01309	Sistem Ekonomi Indonesia	W	3
21	3	21WF01310	Pendidikan Anti Korupsi	W	2
22	3	21WP12306	Statistik dan Data Sains	W	3
23	3	21WP12307	Hukum Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	W	3
24	3	21WP12413	Pemerintahan Desa dan Adat di Papua	W	3
Total					21
25	4	21WP12410	Kebijakan Sektor Publik	W	3
26	4	21WP12411	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	W	3
27	4	21WP12412	Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal	W	3
28	4	21WP12413	Pemerintahan Daerah	W	3
29	4	21WP12414	Keagrariaan dan Hukum Adat di Papua	W	3
30	4	21WP12308	Politik Lokal dan Otonomi Khusus	W	3
31	4	21WP12417	Hubungan Pusat dan Daerah	W	3
32	4	21WP12623	Advokasi dan Partisipasi Publik	P	2
33	4	21WP12416	Civil Society	P	2
Total					23
34	5	21WI99502	Kewirausahaan	W	2
35	5	21WP12518	Pemerintahan Digital	W	3
36	5	21WP12519	Komunikasi Pemerintahan	W	3
37	5	21WP12520	Birokrasi Pemerintahan	W	3
38	5	21WP12521	Tata Kelola SDM Pemerintahan	W	3
39	5	21WP12522	Kepemimpinan Pemerintahan	W	3
40	5	21WP12523	Pelayanan Sektor Publik	W	3
Total					20
41	6	21WF01613	Metode Penelitian Sosial	W	3
42	6	21WF01614	Sistem Sosial dan Budaya Lokal	W	2
43	6	21WP12624	Partai Politik dan Tata Kelola Pemilihan Umum	W	3
44	6	21WP12625	Kelembagaan Pemerintahan dalam Otonomi Khusus	W	3
45	6	21WP12732	Proses Legislasi di Indonesia	W	3
46	6	21WP12627	Pemikiran Politik dan Pemerintahan Islam	W	3
47	6	21WP12628	Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	W	3
Total					20
48	7	21WU99704	Al Islam dan Kemuhammadiyahan 4	W	2
49	7	21WP12729	Metodologi Ilmu Pemerintahan	W	3
50	7	21WP12730	Perbandingan Sistem Pemerintahan	W	3
51	7	21WP12731	Ekologi Pemerintahan	W	3
52	7	21WP12733	Etika Pemerintahan	W	3
53	7	21PP12734	Manajemen Pelayanan Publik di Daerah 3T	P	2
54	7	21PP12735	Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Di Papua	P	2
Total					16
55	8	21WI99803	Kuliah Kerja Nyata	W	4
56	8	21WF01815	Seminar Proposal	W	2
57	8	21WI99806	Tugas Akhir/Skripsi	W	6
Total					12
Jumlah					150

Sertifikat Akreditasi

Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan

Nama: Wahyudin Halik, S.I.P., M.Si
Telepon: 081238103565

Sejarah

Visi

Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan yang Unggul dalam kajian Otonomi Khusus yang berlandaskan nilai-nilai Kemajuan dalam kancah Nasional

Misi

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berumutu untuk menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan yang unggul dan kompetitif.

Menyelenggarakan penelitian pada bidang ilmu pemerintahan yang berfokus pada kajian otonomi khusus dengan mempertimbangkan nilai-nilai islam.

Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berupa Advokasi hak-hak masyarakat dalam konteks otonomi khusus yang berlandaskan nilai-nilai islam.

Mengintegrasikan nilai-nilai islam dan kemuhammadiyaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik.

Tujuan

Melaksanakan program pendidikan sarjana, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, untuk menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang kompeten pada kajian otonomi khusus berdasarkan nilai-nilai Islam.

Menghasilkan riset-riset yang unggul dan inovatif dalam bidang kajian otonomi khusus yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pratek pemerintahan yang berlandasakan nilai-nilai Islam.

Meningkatkan keterlibatan dalam forum nasional dan mempromosikan prinsip-prinsip otonomi khusus berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai kontribusi terhadap perkembangan Pemerintahan yang adil dan berkeadilan.

Melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang memberikan solusi konkrit untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus berdasarkan nilai-nilai Islam.

Memfasilitasi studi mendalam mengenai ajaran islam dan pemikiran kemuhammadiyahan sebgai landasan utama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip otonomi khusus.

Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan